CAGUB BI

Darmin: Saya Tak Bisa Diintervensi!

Kamis, 22 Juli 2010 | 12:10 WIB

KOMPAS/RIZA FATHONI

Darmin Nasution

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, mulai menjawab berbagai kasus pajak besar yang terjadi ketika menjabat sebagai Dirjen Pajak, Kamis (22/7/2010), pada hari kedua uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR, Jakarta.

"Saya bukan orang yang bisa diintervensi dan tidak ada intervensi dalam mengambil keputusan ini."

-- Darmin Nasution

Atas kasus pajak Halliburton, Darmin mengatakan, tak ada pihak lain yang mengintervensinya untuk memenuhi permintaan Halliburton. "Saya bukan orang yang bisa diintervensi dan tidak ada intervensi dalam mengambil keputusan ini," kata Darmin.

Ia memaparkan, kasus Halliburton berawal dari kasus pemeriksaan pajak tahun 1998. Pertama kali, perusahaan tersebut mengajukan keberatan pada tahun 2001 dan terus mengajukan sampai keempat kali hingga tahun 2005 setelah permohonannya ditolak.

"Dalam UU KUP yang lama, tidak ada batasan berapa kali boleh mengajukan keberatan. Kasus Halliburton ini mengenai PPH, kurang bayar pajak Rp 85 miliar. Dia keberatan, katanya jumlahnya sekitar Rp 21,7 miliar," ujar Darmin.

Saat ia menjadi Dirjen Pajak pada tahun 2006, karena menganggap kasus Halliburton merupakan kasus besar, maka dilakukan pemeriksaan ulang. Keputusan merevisi tagihan kekurangan pajak diputuskan dalam rapat yang dihadapi beberapa direktur terkait. "Saya tidak mengubah begitu saja yang tadinya ditolak, kemudian saya setujui. Namun, pemeriksaan ulang ini memang yang jalan keluar terbaik," papar Darmin.

Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, Halliburton hanya dibebani membayar pajak sebesar Rp 63 miliar dari kekurangan awal Rp 85 miliar.